
MAKI Sebut Pegawai KPK Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN, Lapor Dewas KPK
Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan satu inisial nama lagi pegawai KPK diduga membocorkan dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Boyamin mengatakan satu pegawai ini merupakan pegawai tetap KPK yang berasal dari institusi lain.
“Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisialnya AS. Jadi orang yang ketiga ini adalah AS,” ungkap Boyamin, Selasa (10/11).
“Nah, TS dan AS ini dulu dari lembaga lain yang sudah mengundurkan diri dan kemudian menjadi pegawai tetap KPK,” lanjutnya.
Boyamin menyampaikan ketiganya saat ini sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Rencananya, kata Boyamin, pekan depan Dewas KPK akan mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi terkait tiga pegawai KPK yang dilaporkan ini.
“Terhadap tiga ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi,” jelas Boyamin MAKI.
Boyamin juga menyampaikan harapan agar proses di Dewas KPK tidak diintervensi pihak. Menurutnya, saat ini sudah ada anggapan bahwa satu dari ketiga pegawai tersebut dilindungi pimpinan KPK.
“Saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK, karena mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh pimpinan, salah satu pimpinan KPK,” ungkap Boyamin.
Boyamin menilai upaya perlindungan akan berdampak pada penanganan perkara. Menurut Boyamin, sudah seharusnya KPK menerapkan zero tolerance bagi pegawai yang melakukan dugaan pelanggaran.
KPK diketahui menemukan indikasi kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK mengusut sejumlah pegawainya atas dugaan kebocoran dokumen tersebut.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” ungkap jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (6/11).
Baca:2 Kali Mangkir Panggilan KPK, Nusron Wahid Nongol Pas Sidang Kabinet Presiden Prabowo



