Komisi III DPR Rapat Bareng Kapolri Bahas Penyadapan Presiden
Jakarta – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Kamis (12/11). Rapat akan membahas penegakan hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi agenda Komisi III DPR, rapat kerja dengan Kapolri dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 WIB, Kamis (12/11).
Dalam agenda tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan Kapolri terkait penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Selain itu, Komisi III akan meminta penjelasan mengenai tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Rapat ini menjadi salah satu agenda Komisi III DPR untuk mendalami penanganan perkara yang menyeret sejumlah tersangka dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo mulai terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Bareskrim kemudian menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Baca:Ketika Presiden Prabowo Bercanda Ke Bahlil Soal Penyadapan
