KemenLH Segel 4 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera, Bakal Bertambah?
Jakarta – Faktanya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera merupakan ulah dari perambahan hutan dari sejumlah perusahaan. Giliran Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menyegel 4 perusahaan penyebab banjir di Sumatera. Sejumlah perusahaan lainnya tengah diperiksa.
Menurut Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono, sejumlah perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Sejauh ini, sudah ada 4 perusahaan yang disegel.
“Ada 4 perusahaan yang sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line,” kata Diaz, Selasa (9/12).
Kementerian LH masih melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru. 4 perusahaan telah diperiksa kemarin (8/12), dan 4 lainnya hari ini.
Penyegelan, kata Diaz, dilakukan bertahap sejak Jumat (5/12). Perusahaan terakhir yang disegel dilakukan pada Minggu (7/12).
“PTPN 3, PLTA Batang Toro yang dioperasionalkan oleh PT NSHE, dan ada PT Agincourt juga (disegel). Hari Minggu 7 Desember, PT Sago Nauli (disegel),” tambah Diaz.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya mengungkap hasil pemeriksaan awal terhadap kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di kawasan Tapanuli, Sumut.
Menurut Hanif, kayu itu merupakan kombinasi pohon tumbang alami dan material kayu yang masuk tidak alami ke badan sungai.
“Kami memastikan bahwa material kayu yang memenuhi aliran sungai bukan berasal dari hulu Batang Toru. Namun proses pemeriksaan tetap kami lakukan secara rinci,” kata Hanif dikutip Antara, pada Minggu (7/12).
Hasil pengecekan awal, katanya, kayu-kayu itu terdiri dari kombinasi pohon tumbang alami dan masuknya material kayu secara tidak alami ke badan sungai.
Temuan lapangan itu, katanya, akan dikaji lebih lanjut oleh tim kajian lingkungan yang melibatkan ahli lingkungan, akademisi, dan tim audit KLH/BPLH untuk menelusuri sumber, pola pergerakan material, dan potensi pelanggaran pemanfaatan ruang.
Baca:Biaya Rehabilitasi Pasca Bencana Aceh Sumatera Diperkirakan Capai Rp 51,82 Triliun
