Digitalisasi Bansos Jangkau 153 Kabupaten/Kota, Prabowo: Pendaftaran Kini Gratis dan Lebih Cepat
Presiden Prabowo Subianto memastikan program digitalisasi bantuan sosial saat ini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi, sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih akurat dan transparan.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Jumat (14/8), Prabowo menyampaikan bahwa pendaftaran digital untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah beroperasi penuh di wilayah-wilayah tersebut hingga hari ini.
Presiden menyebut, lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dalam kedua program tersebut, sebagai langkah menuju target akhir sebanyak 49 juta keluarga terdaftar, yang setara dengan lebih dari separuh total rumah tangga di Indonesia apabila program ini telah diterapkan secara menyeluruh.
Prabowo menegaskan bahwa perlindungan sosial ke depan harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan disalurkan dengan cara yang lebih bermartabat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mendigitalisasi proses pendaftaran, baik untuk PKH maupun program bantuan pangan.
Ia juga menyoroti bahwa langkah digitalisasi ini turut memangkas biaya dan waktu yang selama ini harus ditanggung masyarakat berpenghasilan rendah saat mengurus bantuan sosial. Sebelumnya, kelompok keluarga kurang mampu diperkirakan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk keperluan transportasi, dokumen, fotokopi, hingga kehilangan penghasilan akibat waktu yang tersita dalam proses pengurusan.
Kini, menurut Prabowo, seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya sama sekali. Proses verifikasi kelayakan yang sebelumnya memakan waktu cukup lama, saat ini bisa dirampungkan hanya dalam hitungan menit hingga jam.
Presiden turut menegaskan bahwa keluarga berpenghasilan rendah semestinya tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi hanya untuk membuktikan status ekonominya demi memperoleh hak atas bantuan sosial.
Ke depan, Prabowo memastikan program digitalisasi ini akan terus diperluas cakupannya ke berbagai skema bantuan sosial dan subsidi pemerintah lainnya, sebagai bagian dari agenda pro-kesejahteraan yang terintegrasi guna meningkatkan akurasi sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
