DEN Sepakati PPN 12 Persen Per 1 Januari 2025
reporter-channel – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyepakati pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 bertujuan mengimbangi penerimaan negara, menjaga daya beli dan kondisi dunia usaha.
“Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Menurut mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu, Presiden Prabowo sudah sangat detail mengenai itu. Karena itu DEN serta Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah sepakat mengenai hal ini.
Usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, DEN mengatakan bahwa pihaknya juga sepakat pengenaan PPN sebesar 12 persen itu sebagai upaya pemerintah dalam mencari perimbangan antara penerimaan negara, menjaga daya beli masyarakat, hingga keadaan dunia usaha.
Menurut Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, opsi pengenaan PPN itu juga tidak diberlakukan untuk seluruh barang atau komoditas, misalnya saja dikenakan untuk barang mewah.
“Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat ya. Antara mengenakan mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya ya,” kata Mari Elka.
Keputusan soal pengenaan PPN sebesar 12 persen akan diumumkan oleh pemerintah melalui Menko bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengumumkan hasil pertemuan DPR RI khususnya Komisi XI dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan PPN 12 persen di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis.
Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif dan menyasar pembeli barang-barang mewah.
Sementara untuk kebutuhan pokok dan pelayanan publik seperti jasa kesehatan, jasa perbankan dan jasa pendidikan dipastikan tidak diberikan pajak 12 persen dan dikenakan pajak yang saat ini sudah berjalan yaitu 11 persen.
