Data BPS Berbeda Dengan Bank Dunia Karena Metodologi Usang
Jakarta – Salah satu penyebab berbedanya data angka kemiskinan dan pengangguran terbuka milik pemerintah Indonesia dan Bank Dunia karena metodologi yang digunakan sudah usang.
“Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, metodologi yang dipakai BPS usang, umurnya sudah hampir 50 tahun, menggunakan data tahun 1976. Jadi praktis tidak ada perubahan,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam diskusi publik, Rabu (28/5/2025).
“Padahal pada saat bersamaan banyak negara lain sudah terus melakukan peninjauan atas dasar pembangunan, percepatan program pemberantasan kemiskinan, termasuk atas dasar kewujudan keadilan sosial,” sebutnya.
Menurut Media, BPS menggunakan skema penghitungan dengan metodologi usang, yang berdasarkan garis kemiskinann makanan dan non makanan. Sederhananya, lanjut Media, BPS melakukan survei ke rumah penduduk untuk melihat jumlah pengeluaran masyarakat.
“Datang ke rumah dihitung satu-satu, habis berapa banyak beli pasta gigi, sabun untuk kebutuhnan non makanan lainnya. Kemudian dijumlahkan, kalau jumlahnya di bawah garis kemiskinan maka tidak dikategorikan masyarakat kaya,” jelasnya.
Menurut Media, metodologi dan pendekatan yang digunakan tersebut sudah usang dan tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Ia mengungkap, masyarakat pada tahun 1970-an mayoritas mengeluarkan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan makanan.
“Apakah pendekatan ini masih relevan? Memang beberapa perspektif faktanya tahun 1970-an mayoritas nya untuk konsumsi. Memang untuk makanan, saat itu belum ada handphone, internet, ataupun Gopay. Saat itu 70% konsumi makanan. Tapi saat ini banyak konsumsi non makanan yang begitu esensial. Struktur ekonomi saat ini sudah berubah,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menambahkan, data pemerintah mengenai angka kemiskinan dan pengangguran terbuka belum akurat.
“Data yang dimiliki pemerintah belum by name by address,” tegasnya.
Padahal, data angka kemiskinan dan pengangguran harus akurat. Hal itu bertujuan agar pemerintah bisa memberikan bantuan yang menyasar masyarakat miskin.
“Karena situasi ekonomi mengalami tekanan. Artinya situasi ekonomi yang memburuk akan menimbulkan banyak sekali kehilangan lapangan kerja. Ini dibutuhkan akurasi data untuk tahu siapa yang harus dibantu oleh pemerintah,” kata Bhima dalam diskusi publik, Rabu (28/5/2025).
Media mengatakan, dengan banyaknya tekanan ekonomi yang terjadi menyebabkan masyarakat menengah turun dan masuk dalam kelompok miskin. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan akurasi data mengenai jumlah masyarakat miskin yang ada.
“Dilihat dari simpanan perorangan yang terjadi penurunan, ini situasi makan tabungan. Ini mengindikasikan ada kelompok menengah hari ini, dengan adanya tekanan ekonomi termasuk suku bunga tinggi mereka turun menjadi orang miskin baru,” ujarnya.
“Dan apa data orang miskin baru juga sudah diambil oleh pemerintah, sebagai penerima berbagai bantuan yang menyasar masyarakat miskin. Kalau data tidak akurat, pengambil kebijakan bingung, bagian mana yang harus diintervensi,” kata Media.
