BNPB Survei Udara Petakan Lanskap Wilayah Terdampak Gempa NTT
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan survei udara untuk memantau kondisi lanskap wilayah terdampak gempa M7,7 Nusa Tenggara Timur (NTT). Helikopter terbang di atas langit Flores pada Jumat (21/8) ini menyisir dari Manggarai Barat hingga Nagekeo.
Pemantauan udara yang berlangsung pada hari ketujuh hari pascagempa dilakukan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Saat melihat kondisi lanskap yang terdampak bencana, tampak jalur darat dan warga yang tinggal di perbukitan. Pemantauan juga bertujuan untuk memvalidasi informasi dari masyarakat dan pemerintah kabupaten yang melaporkan ada titik-titik dimana landaan tsunami cukup signifikan di wilayah pesisir.
Deputi BNPB menyampaikan pemantauan udara tersebut menyisir wilayah Labuan Bajo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo.
“Ini kita lakukan mapping, sudah selesai kita lakukan, kita berangkat dari Labuan Bajo, kemudian pesisir utara, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo,” ujar Deputi Muhari, melalui rilis resmi yang diterima redaksi, Rabu (26/8).
Helikopter terbang di ketinggian 25 hingga 30 meter di atas permukaan tanah. Secara visual, pemantauan udara dapat dengan jelas memetakan kondisi daratan.
“Kita buat foto secara singkat, secara rangkaian supaya nanti kita bisa melihat secara utuh kawasan terdampak dari kawasan pesisir hingga daratan,” paparnya.
Di samping itu, pemantauan udara bertujuan untuk memetakan jalur untuk pendistribusian bantuan. Tak hanya itu, Deputi BNPB mengidentifikasi titik-titk yang memungkinkan tempat penurunan bantuan apabila penyaluran bantuan melalui helikopter.
Dari atas, BNPB melihat kendala akses dropping bantuan kepada masyarakat yang tinggal di puncak bukit. Alternatif penyaluran dengan helikopter menjadi pilihan karena akses menuju titik-titik terientifikasi tidak memungkinkan pendistribusian bantuan melalui kendaraan roda empat.
Dari pantauan udara, Deputi BNPB mengatakan, secara umum dampak tsunami pada peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 kali ini itu minor.
Ia menambahkan, memang ada titik-titik dimana pemukiman masyarakat di wilayah yang topografi cukup spesifik, cekukan dan teluk-teluk yang memungkinkan amplifikasi gelombang. Di wilayah ini terdapat sejumlah pemukiman warga.
Melihat visual dari udara, tampak rumah yang berpotensi terkena landaan tsunami, tetapi ini tidak sifatnya kawasan.
Melihat kondisi pemukiman, Deputi Muhari mengatakan potensi ancaman tsunami dapat menerjang wilayah hamparan dan bukan di kawasan pemukiman. Hamparan dimanfaatkan warga sebagai tambak sehingga dampak terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan.
Sesaat gempa yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi status peringatan dini tsunami berdasarkan pemodelan. Namun berselang beberapa waktu, status tersebut berakhir.
Survei udara ini nantinya akan diperkuat dengan survei darat supaya dampak gempa dan tsunami dapat dipetakan dengan baik.
Baca:Modifikasi Cuaca, Pemerintah Optimalkan Peluang Hujan Atasi Karhutla di Langit Kalbar
