BEM UI Gelar Demo di Bundaran HI Hari Ini, Bawa Delapan Tuntutan
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Aksi ini digelar tepat sehari setelah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Melalui akun Instagram resmi @bemui_official, BEM UI menyampaikan seruan aksinya dengan menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremoni belaka, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan selama masih ada rakyat yang dibungkam dan hak-haknya dirampas.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menjelaskan bahwa massa aksi akan berkumpul lebih dulu di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pada pukul 10.00 WIB, sebelum bertolak menuju lokasi demonstrasi di Bundaran HI dan tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Peserta aksi diimbau mengenakan pakaian berwarna hitam dipadukan dengan jaket kuning almamater.
Yatalathof menyampaikan alasan di balik pemilihan waktu aksi yang digelar sehari usai peringatan kemerdekaan. Menurutnya, aksi turun ke jalan kali ini bukan dimaksudkan untuk ikut merayakan, melainkan sebagai bentuk pertanyaan kritis terhadap makna kemerdekaan yang sesungguhnya diperjuangkan para pendiri bangsa 81 tahun lalu.
Ia menilai, kemerdekaan yang dulu diperjuangkan untuk seluruh rakyat kini justru dirasakan tergadaikan lewat berbagai perjanjian dagang yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing. Di sisi lain, ia menyoroti kondisi hukum yang timpang, lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang menurutnya hanya sebatas janji.
Yatalathof menegaskan bahwa persoalan yang tengah dihadapi bukan sekadar krisis ekonomi semata, melainkan krisis kedaulatan.
Berikut delapan tuntutan yang akan disuarakan BEM UI dalam aksinya:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Mewujudkan reforma agraria sejati
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Menghentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP
