Bahlil Disebut Terlibat Penyadapan Presiden, Golkar Somasi Said Didu Dan Sri Radjasa
Jakarta – Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Somasi ini dilayangkan menyusul narasi yang menuding Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” kata Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, di Jakarta, Selasa (10/11).
Dia menjelaskan langkah somasi ini diambil atas arahan dan pemberian kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia. Pihaknya diminta menyampaikan somasi secara terbuka.
“Kemarin siang kami dipanggil oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra. Lalu, setelah berdiskusi, kami diberikan tugas untuk memberikan sikap pernyataan guna menanggapi konten-konten tersebut,” jelasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, membacakan secara resmi Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Derek menyebut narasi yang dipersoalkan bersumber dari sebuah video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV berjudul ‘Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?’
Derek menegaskan bahwa seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta serta tidak disertai bukti apa pun. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, isu itu dinilai dapat memicu ketidakstabilan politik nasional.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Tim Hukum Golkar menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE, hingga delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Pihak Partai Golkar memberikan tenggat 3×24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk mencabut pernyataan tersebut, meminta maaf secara terbuka, dan menurunkan (take down) konten video terkait di media sosial.
Baca:Ketua Umum Partai Terlibat Penyadapan Presiden, Ini Kata Bahlil
