Audit 13 Ribu SPPG, Zulhas Minta Waktu 2 Bulan Beresin, Minta Jangan Demo Lagi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan nasib 13 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang dinilai boros. Penanganan 13 ribu titik dapur MBG akan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat prioritas wilayah, terutama daerah dengan angka stunting yang tinggi atau yang berada di zona merah.
Zulhas mengatakan SPPG yang berada wilayah tertinggal dan daerah dengan kasus stunting tinggi, seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menargetkan penyelesaian dalam waktu sebulan.
“Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini,” ujar Zulhas di Jakarta, Rabu (29/7).
Sementara itu, untuk sebagian besar titik lainnya yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, pemerintah membutuhkan waktu penanganan sekitar dua bulan. Menurut Zulhas, pemerintah memerlukan waktu untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
“Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan,” beber Zulhas.
Untuk itu, Zulhas meminta kepada para pihak terkait agar tidak melakukan aksi demonstrasi lagi. Zulhas menegaskan pemerintah akan terus merinci bentuk penyelesaian untuk sisa wilayah tersebut dan memastikan seluruh proses berjalan transparan.
“Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi,” imbuhnya.
Baca:Sudaryono Pengen Orang-Orang Ini Jadi Dewan Pengawas BGN
