Anggaran IKN Masih Diblokir Menteri Keuangan. Mengapa Begitu?
Jakarta – Saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Blokir anggaran itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Presiden Prabowo. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sambil tertawa saat ditanya wartawan seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (6/2/2025).
Siang tadi, Komisi V DPR pun telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU. Anggaran kementerian itu tinggal Rp 29,57 triliun setelah dipangkas Rp 81,38 triliun. Setelah ini, kata Dody, dia akan melapor ke Sri Mulyani. Jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU pun bisa kembali dibuka.
“Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” ujarnya.
Anggaran Kementerian PU ikut terpangkas dalam program efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025. Anggaran itu dipangkas Rp81,38 triliun. Dody menyebut sejumlah proyek infrastruktur terdampak pemotongan anggaran.
Padahal, akhir Desember 2024 lalu, Dody mengatakan bahwa progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen. Dalam Raker bersama Komisi V DPR RI sebelumnya, ia mengatakan bahwa anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 total sebesar Rp40,29 triliun.
Anggaran itu terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp8,43 triliun.
Saat ini, Dody mengatakan, pihaknya akan fokus pada prioritas atau rencana dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan liburan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi. “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujarnya.
