Amerika Serikat Tetap Memimpin IMF dan Bank Dunia
Jakarta – Amerika Serikat tetap menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
“Lembaga-lembaga itu menjadi ajang pelaksanaan berbagai agenda nasional Amerika Serikat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan tentang keinginan Amerika Serikat untuk tetap menjadi anggota dan pemimpin lembaga keuangan internasional itu saat mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.
Dalam pertemuan dengan Scott Bessent itu, selain membahas hubungan bilateral Indonesia – Amerika Serikat, kedua belah pihak juga menyoroti arah kebijakan global Amerika Serikat melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.
Posisi Amerika Serikat dalam institusi global itu menjadi penting untuk dicermati karena dapat berdampak pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.
Dalam memahami sudut pandang Amerika Serikat, Sri Mulyani mengatakan bahwa Negeri Paman Sam itu saat ini tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.
Dalam konteks itulah, kata Menkeu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.
Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi negosiasi tarif resiprokal yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.
“Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.
Sri Mulyani kemudian menyampaikan bahwa proposal yang disampaikan Indonesia melalui tim delegasi telah mendapat pengakuan sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.
Pemerintah Amerika Serikat, menurut dia, memberikan apresiasi terhadap respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.
“Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini,” ujarnya.
Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi Indonesia untuk terus melakukan pembahasan di level teknis. “Tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” kata Menkeu.
Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Proses ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang masuk ke tahap tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan.
“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga.
Untuk mendalami persoalan keuangan negara silakan klik laman Kementerian Keuangan
