70.000-an Buruh Kena PHK, Serikat Buruh Siap Demo
Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib buruh di Indonesia. Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April 2025, setidaknya sudah ada 70.000-an buruh di-PHK (pemutusan hubungan kerja).
Terbaru, ratusan buruh di-PHK di PT Maruwa Indonesia yang berlokasi Batam. Dia mengungkapkan, perusahaan manufaktur yang telah beroperasi sejak 1999 itu secara mendadak menghentikan seluruh operasionalnya di Kawasan Industri Bintang Industri II, Tanjung Uncang, Batuaji, sejak awal April 2025.
“Sekitar 205 pekerja, terdiri dari 49 karyawan tetap dan 156 kontrak-tiba-tiba menghadapi PHK tanpa ada kepastian pesangon,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (26/5/2025).
Iqbal mengungkap data Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) yang mencatat, sepanjang Januari – Maret 2025, telah terjadi PHK massal di 40 perusahaan, dengan total korban mencapai 60 ribu buruh. Namun hanya dalam waktu satu bulan berikutnya, angka ini melonjak.
“Per April 2025, sudah 80 perusahaan melakukan PHK dan jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan karena di-PHK mencapai 70 ribu orang. Ini berarti jumlah perusahaan yang melakukan PHK meningkat dua kali lipat hanya dalam empat bulan pertama 2025,” ujarnya.
Sayang, Menteri Ketenagakerjaan justru menyampaikan data yang berbeda dari yang dilansir KSP-PB. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menaker menyebutkan, jumlah pekerja yang terkena PHK dari Januari hingga April 2025 hanya 26 ribu orang. Pernyataan ini bertolak belakang dengan data-data yang ada. Maka, dia pun mempertanyakan data PHK yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sebab, sambung Iqbal, Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat peningkatan jumlah pengangguran sebesar 80 ribu orang. Di mana, definisi pengangguran menurut BPS adalah mereka yang bekerja kurang dari satu jam dalam seminggu. Hal ini, menurut dia mencerminkan adanya PHK. Belum lagi, APINDO dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan, sekitar 73.000 orang telah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) pada periode Januari-April 2025. Syarat utama pencairan JHT adalah status PHK.
Bahkan, APINDO pernah memprediksi angka PHK di Indonesia bisa mencapai 250.000-an orang di tahun 2025 ini. “Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan melansir, buruh yang sudah mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam rentang waktu Januari-April 2025 sebanyak 52 ribuan orang. Itu artinya, setidaknya ada 52 ribuan orang buruh yang ter-PHK hingga April 2025, mengingat syarat untuk mendapatkan JKP adalah buruh yang ter-PHK dalam bulan tersebut,” bebernya.
Ia mempertanyakan, mengapa data Kemnaker tentang buruh yang di-PHK hanya 26 ribu? “Itu jelas manipulatif, seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik,” kata Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh. Karena itu, Iqbal mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Nasional PHK.
Padahal Satgas ini sangat penting agar ada satu sumber data yang sahih untuk kemudian dilakukan pemetaan, dan selanjutnya bisa dilakukan klasifikasi penyebab serta perumusan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya.
Karena itu, Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran.
“Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan KSP-PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia,” ujarnya.
KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, menuntut keadilan bagi buruh dan pembenahan total sistem ketenagakerjaan nasional.
