115 Lahan Sekolah Rakyat Masih Bermasalah
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 200 sekolah rakyat untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun, dari total 367 usulan lahan Sekolah Rakyat, ternyata 115 lahan di antaranya masih bermasalah alias belum clean and clear.
Kenyataan itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, Selasa (20/5/2025). Saifullah mengatakan, total ada 35 lahan yang dinyatakan layak.
“Dari 367 usulan lahan sekolah rakyat, terdapat 115 belum clean and clear. Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak,” kata Saifullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima reporter-channel pada Rabu (21/5/2025).
Untuk Sekolah Rakyat, rencananya akan dibangun 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Saifullah berharap, rakor ini menjadi landasan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) melakukan langkah-langkah ke depannya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan bahwa pihaknya tengah memverifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya,” kata Nusron.
Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear. Dengan begitu, kata Nusron, ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” ujarnya.
Saifullah mengatakan, Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Rencananya untuk tahun ajaran 2025-2026 nanti, setidaknya ada 100 sekolah rakyat siap digunakan.
Sekolah berkonsep asrama dengan total 354 rombongan belajar (rombel) ini akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga untuk total angkatan pertama sekolah rakyat ini akan diisi sekitar 8.850 siswa dan menelan anggaran hingga Rp 2,33 triliun.
“Jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya Rp 2.336.654.257.000. Ini untuk 100 lokasi dengan 354 rombel dikalikan 25 siswa per rombel totalnya sekitar 8.850 siswa. Jadi ini masih berupa asumsi karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10 ribu,” kata Saifullah dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (19/5/2025).
Baca dong: 53 Sekolah Rakyat Berada di Kantong-kantong Kemiskinan
