Retret Kepala Daerah Ikuti Kebijakan Efisiensi Anggaran
Jakarta – Pelaksanaan retret kepala daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.
“Tadinya acara di Magelang direncanakan 14 hari. Sekarang kita pangkas jadi 7 hari. Dipadatkan dan dibuat lebih efisien,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Soal jumlah anggaran yang akan dikucurkan untuk pelaksanaan retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang itu, Bima menuturkan bahwa biayanya masih dihitung.
“Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengatakan bahwa retret dibutuhkan agar para kepala daerah mengetahui pikiran atau visi Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk menjalankan program pemerintah pusat.
Menurut Dedy, banyak program pemerintah pusat yang berimplikasi kepada daerah, seperti efisiensi anggaran, hingga makan bergizi gratis. “Kan semua perlu supaya ada, nanti tentu ada implikasinya terhadap belanja daerah kan,” kata Deddy.
Pelaksanaan retret akan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti sebanyak 505 kepala daerah. Retret akan dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Retret gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah sebagai pesertanya. Pelaksanaan acara di gelombang kedua juga menunggu pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan MK.
Sementara itu, Kabinet Merah Putih sempat mengikuti retret yang dihadiri Presiden Prabowo di Akmil, Magelang, Jateng, pada 24-27 Oktober 2024.
