Presiden Siapkan PP Untuk Atur Harga Gabah Rp6.500
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto siapkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) Rp6.500. Hal ini dikeluarkan agar tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut.
Petani sebagai produsen utama pangan, menurut Prabowo, harus sejahtera, sehingga ketentuan HPP gabah Rp6.500 mutlak dipatuhi seluruh pihak.
“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Prabowo mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah kebangsaan. Menurut dia, pengusaha memang harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. “Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha dan konsumen,” kata Prabowo.
Presiden kemudian menekankan bahwa Indonesia tidak akan sembarangan menggunakan prinsip pasar bebas. Menurut Prabowo, negara lain ada yang mampu menjalankan ketentuan itu sehingga Indonesia harus bisa menjadikan petani sejahtera dan mewujudkan swasembada pangan. “Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya,” kata Presiden pula.
Presiden Prabowo datang secara mendadak ke Kantor Kementerian Pertanian untuk mendengar langsung laporan pelaksanaan program swasembada pangan. Kemudian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan beberapa kemajuan pelaksanaan program, termasuk produksi padi yang meningkat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.
Kenaikan produksi padi itu, menurut Amran, tertinggi jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir. Karena itu, setelah mendengarkan laporan Menteri Pertanian, Presiden menekankan bahwa pangan adalah masalah kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa.
“Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta Merah Putih, dengan patriotisme yang tinggi setia kepada tujuan ini,” kata Presiden.
Presiden Prabowo pun memerintahkan, bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mau tunduk dengan kebijakan pemerintah untuk menutup usahanya. “Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” ujarnya.
Pengarahan Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pertanian hari ini didengarkan pula oleh Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Pengarahan Presiden itu juga diikuti seluruh kepala dinas pertanian tingkat provinsi/kabupaten se-Indonesia, dan komandan distrik militer (dandim) se-Indonesia. Sesi itu berlangsung secara langsung dan melalui sambungan video conference.
Baca juga : Presiden, Menhan dan Mentan Rapat Mendadak Bahas HPP Gabah
