Presiden Akan Bentuk Satgas Hilirisasi
reporter-channel – Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Satuan tugas itu dibentuk untuk mengintegrasikan perizinan, sehingga mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan.
“Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan, satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Menurut Bahlil, dalam satgas itu dirinya diamanatkan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.
“Semua akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat satgas,” kata Bahlil.
Implementasi dari satgas ini, kata Bahlil, tinggal menunggu disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satgas Hilirisasi. “Keppresnya sekarang lagi dalam proses, kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Alasan Presiden ingin membentuk satgas itu, menurut Bahlil, karena perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan. Seperti halnya di sektor pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mudah didapat, namun untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sulit didapat.
“Apalagi di kantor saya, RKAB susah. Katanya 1 tahun cuma 2 kali RKAB keluar. Saya juga gak ngerti,” ujarnya.
Presiden Prabowo dalam Asta Cita-nya menekankan langkah untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi.
