Prabowo Ingin Hemat 306 T, 16 Pos Anggaran Kementerian Ini Bakal Dipangkas
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran untuk anggaran negara tahun ini. Sejumlah pos anggaran kementerian bakal dipangkas untuk bisa mengirit Rp. 306,69 Trilyun.
Untuk efisiensi itu, Kementerian Keuangan sudah menyurati tiap menteri dan kepala lembaga negara, hingga Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan Kesekretarian Lembaga. Surat edaran bernomor S-37/MK.02/2025, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, guna pemberitahuan daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang dan dihemat. 16 pos anggaran itu diantaranya seperti pembelian alat tulis kantor hingga kegiatan seremoni.
“Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri dari atas item belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,” tulis Sri Mulyani dalam surat yang dirilis pada tanggal 24 Januari lalu.
Berikut daftar lengkap 16 pos anggaran yang dipangkas kementerian dan lembaga:
- Alat tulis kantor (ATK): 90%
- Percetakan dan souvenir: 75,9%
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%
- Belanja lainnya: 59,1%
- Kegiatan seremonial: 56,9%
- Perjalanan dinas: 53,9%
- Kajian dan analisis: 51,5%
- Jasa konsultan: 45,7%
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%
- Infrastruktur: 34,3%
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%
- Peralatan dan mesin: 28%
- Lisensi aplikasi: 21,6%
- Bantuan pemerintah: 16,7%
- Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%.
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres perdana ini, Presiden Prabowo Subianto ingin anggaran negara benar-benar tepat sasaran. Dengan perhitungan baru, APBN 2025 hemat sebesar Rp 306,69 triliun, dimana sekitar Rp 256,1 triliun berasal dari belanja Kementerian dan Lembaga.
Baca dong:
