
Perundingan AS-Iran Jeda Sementara, Perbedaan Masih Ada
Islamabad – Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk sementara terhenti. Pemerintah Iran mengumumkan hal itu pada Minggu (12/4/2026) setelah serangkaian pembicaraan berlangsung di Pakistan selama sekitar 14 jam.
Meski belum ada kesepakatan, Iran menyatakan negosiasi akan tetap dilanjutkan.
“Perundingan akan berlanjut meskipun masih ada beberapa perbedaan,” tulis pemerintah Iran di platform X.
Namun, belum ada kepastian kapan pembicaraan berikutnya akan digelar.
Ini merupakan pertemuan langsung pertama AS-Iran dalam lebih dari satu dekade, sekaligus pertemuan tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979. Kedua negara sebelumnya terlibat perang selama enam minggu yang telah menewaskan ribuan orang dan meroketkan harga minyak dunia.
Selat Hormuz Jadi Titik Krusial
Nasib gencatan senjata dua minggu yang rapuh dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi fokus utama perundingan. Iran telah memblokir selat itu sejak perang dimulai, padahal jalur tersebut merupakan pintu lalu lintas bagi sekitar 20 persen pasokan energi global.
Militer AS mengklaim dua kapal perangnya telah melintas di selat itu sebagai bagian dari operasi pembersihan ranjau. Namun, media pemerintah Iran membantah klaim tersebut.
Tuntutan Kedua Pihak Masih Berselisih
Iran menuntut kendali atas Selat Hormuz, pembayaran reparasi perang, gencatan senjata regional termasuk di Lebanon, serta pembebasan aset yang dibekukan di Qatar dan negara-negara lain. AS membantah telah menyetujui pembebasan aset tersebut.
Di sisi lain, Washington menginginkan setidaknya kebebasan navigasi kapal-kapal global melalui selat, serta pelumpuhan program pengayaan nuklir Iran agar tidak mampu memproduksi bom atom.
Delegasi Iran tiba pada Jumat mengenakan pakaian hitam sebagai tanda duka atas gugurnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan korban lainnya dalam perang ini.
Perundingan dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Mereka berhadapan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.
Pakistan bertindak sebagai mediator, sebuah peran yang menandai transformasi besar bagi negara yang setahun lalu masih dianggap sebagai pariah diplomatik (negara yang sempat dikucilkan di panggung internasional).



