Penambahan Kodam Baru Diprioritaskan Di Daerah Cakupan Luas
Denpasar – Penambahan Kodam (Komando Daerah Militer) baru diprioritaskan untuk daerah yang memiliki cakupan daerah yang luas.
“Ada 1 Kodam itu ada 5 provinsi sehingga pengendalian sulit. Pengendalian agak sulit itu yang kita jadikan prioritas,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam kunjungan kerja di Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Bali, Sabtu (8/2/2025).
Maruli mengatakan, penambahan Kodam baru dengan alasan untuk mempermudah koordinasi. Menurut mantan Pangdam Udayana itu, pembangunan Kodam baru tersebut masih dalam tahap perencanaan dan ditargetkan terealisasi pada tahun ini.
“Sedang kita rencanakan, kita bikin studi yang baik, tetapi kita merencanakan tahun ini terealisasi,” katanya.
Menurut Maruli, pembangunan Kodam baru itu kemungkinan besar akan menaikkan status Korem yang ada menjadi Kodam sehingga lebih efisien. Maruli pernah mengungkap rencana penambahan beberapa Kodam diantaranya penambahan Kodam di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Tengah, Merauke dan Nusa Tenggara Timur.
Rabu lalu (5/2/2025) Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Novanto mengusulkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin agar segera membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menhan pernah mengutarakan untuk pembentukan Kodam baru di Indonesia,” katanya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, ia mengaku sangat mendukung rencana pembentukan Kodam baru ini. Apalagi NTT adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia.
Selama ini NTT bergabung dengan Kodam IX Udayana Bali. Hal itu, menurut politisi muda yang juga anak mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini, tidak efisien karena jarak yang jauh. Karena karena itu menurut dia, NTT sudah harus memiliki Kodam sendiri.
Menurut Gavriel, pembentukan Kodam baru seharusnya menjadi program prioritas Kemenhan dan juga Panglima TNI di tahun ini. Ia mengusulkan agar pembentukan Kodam baru harus sesuai dengan karakteristik, geografis, geopolitik, serta tantangan kewilayahan.
Kata Gavriel, Wilayah NTT khususnya di daerah pemilihannya kendali wilayah yang sangat luas. Jika dilihat dari fakta-fakta lapangan, sangat sulit dijangkau secara maksimal oleh Kodam IX Udayana. Belum lagi kalau dilihat dari potensi ancaman kewilayahannya.
Saat reses pada pertengahan Januari, dia berdiskusi dengan jajaran Korem 161/Wira Sakti dan terungkap banyak persoalan yang dihadapi. “Misalnya kekurangan personel, infrastruktur yang tidak memadai, hingga konflik tapal batas bersama RDTL,” ujar dia.
Jika NTT memiliki Kodam sendiri, ia yakin peningkatan dan kesiapan TNI mengoptimalkan tugas-tugas pertahanan, serta keamanan di daerah perbatasan menjadi lebih baik.
“Saya berharap Menhan dan Panglima TNI dapat memprioritaskan pembentukan Kodam di NTT ke dalam program kerja Kementerian Pertahanan Tahun 2025,” ujarnya.
