Netanyahu Tunda RUU Pembebasan Wajib Militer Haredi Demi Biayai Perang Israel-Iran
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembahasan rancangan undang-undang kontroversial yang akan membebaskan pria ultra-Ortodoks Yahudi dari kewajiban wajib militer. Penundaan dilakukan karena pemerintah Israel memprioritaskan anggaran besar untuk membiayai perang melawan Iran.
Keputusan tersebut diumumkan bersama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Selasa (11/3/2026). Pemerintah menyatakan bahwa pembahasan RUU pengecualian wajib militer bagi komunitas Haredi akan ditangguhkan sementara demi menjaga persatuan selama konflik berlangsung.
Menurut Smotrich, pemerintah saat ini fokus mempercepat pengesahan anggaran nasional yang mengalokasikan puluhan miliar shekel tambahan untuk sektor pertahanan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi militer bersama antara Israel dan Amerika Serikat dalam menghadapi Iran, yang dimulai pada akhir Februari.
Netanyahu menyebut konflik yang telah memasuki hari ke-12 itu menuntut peningkatan signifikan pada anggaran masa perang. Ia menilai Israel tengah menghadapi musuh yang berupaya menghancurkan negara tersebut.
Sejumlah laporan media Israel menyebut para pejabat pemerintah menggelar rapat melalui konferensi video akibat situasi perang. Para menteri disebut dipanggil secara bergiliran tanpa didampingi staf untuk menyetujui perubahan pada anggaran negara.
Penundaan RUU tersebut justru mendapat dukungan dari sejumlah tokoh oposisi, termasuk pemimpin oposisi Yair Lapid dan mantan perdana menteri Naftali Bennett.
Lapid mengatakan pihak oposisi selama berbulan-bulan berupaya menggagalkan pengesahan undang-undang tersebut di parlemen. Ia menilai keputusan pemerintah menunjukkan bahwa rancangan aturan itu memang bermasalah. Sementara itu, Bennett menyebut penundaan tersebut sebagai kemenangan bagi publik Israel yang menolak pembebasan wajib militer bagi kelompok tertentu.
RUU tersebut sebelumnya menuai kritik luas di Israel karena dianggap sebagai kompromi politik bagi partai ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Para penentang menilai aturan itu tidak adil karena sebagian warga negara tetap diwajibkan mengikuti dinas militer.
Isu ini juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Tinggi Israel yang sebelumnya menyatakan pengecualian menyeluruh bagi pelajar seminari Haredi bertentangan dengan hukum.
Di tengah konflik dengan Iran dan perang yang masih berlangsung di Gaza, pemerintah Israel kini memfokuskan sumber daya negara untuk memperkuat operasi militer.
Sebuah survei yang dirilis oleh Israel Democracy Institute menunjukkan mayoritas warga Yahudi di Israel mendukung operasi militer bersama dengan Amerika Serikat yang dimulai pada 28 Februari.
Meski demikian, sejumlah kelompok aktivis anti-perang tetap menggelar demonstrasi kecil di Tel Aviv, Jerusalem, dan Haifa. Mereka menuding operasi militer terhadap Iran lebih didorong oleh kepentingan geopolitik, termasuk oleh Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.
Para aktivis juga mengkritik operasi militer Israel sebelumnya serta pendudukan wilayah Palestina yang masih berlangsung hingga kini.
Baca:Mojtaba Khamenei Resmi Terpilih sebagai Pemimpin Tertinggi Baru Iran
