MoU Perlindungan Bagi Pekerja Migran
Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Garuda Indonesia dan Kamar Entrepreneur Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang dilakukan oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia Afda Rizal Armashita di aula KemenP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, kerjasama dengan Kementerian HAM meliputi sosialisasi hak asasi manusia kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri.
“Dengan Kementerian HAM, saya berharap bisa kita bekerja sama karena beririsan ini Pak. Beririsan karena semua kerja-kerja pelindungan kami pasti terkait dengan hak asasi manusia,” ucap Abdul.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir penandatanganan nota kesepahaman ini dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia serta memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Agar para Pekerja Migran indonesia (PMI) tidak hanya mendapatkan fasilitas yang memadai di bandara, tetapi juga memperoleh jaminan kesejahteraan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja di luar negeri. Selain itu juga sepakat untuk memberantas praktik ilegal dalam pengiriman PMI.
“Kami punya kesepakatan yang sama, bagaimana juga 50 persen PMI yang selama ini ilegal harus kita berantas. Dengan ekosistem yang saya rasa kami BUMN miliki, dengan tentu database yang bisa disinkronisasi. Karena saya yakin Pak Karding sangat peduli dengan para PMI yang sangat vital untuk menjadi pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” kata Erick.
Erick menegaskan kerja sama ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan lapangan kerja sebagai prioritas utama pemerintah. Erick juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan sebesar 8 persen harus berdampak pada pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
Kementerian BUMN terus mendorong berbagai program, salah satunya PNM Mekaar yang kini memiliki 15,9 juta nasabah dengan rata-rata pinjaman Rp1 Juta hingga Rp5 Juta. Total perputaran uangnya telah mencapai Rp47 Triliun.
“Bayangkan kalau 15,9 juta nasabah PNM Mekaar itu mempunyai satu pekerja,” tambahnya.
Di sisi lain, skema pendanaan Himbara juga terus didorong dengan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp255 Triliun. Saat ini, terdapat sekitar 5,8 juta pengusaha menengah yang masing-masing meminjam sekitar Rp500 Juta. Erick menegaskan pengusaha menengah ini adalah tulang punggung ekonomi nasional.
Erick menekankan pentingnya program pemberdayaan PMI agar setelah kembali ke Indonesia, mereka dapat berdikari dan mulai mandiri sehingga dapat menjadi bagian dari ekosistem usaha di dalam negeri.
“Tentu kita harus dorong mereka juga menjadi bagian ekosistem. Makanya tadi saya senang ada kerja sama entrepreneur untuk pembinaan PMI juga menjadi usahawan atau usahawati,” lanjut Erick.
