
Mesir Tak Mau Terlibat Dalam Pemindahan Paksa Warga Palestina
Kairo – Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam pemindahan paksa warga Palestina, dan menyebut pemindahan paksa sebagai “tindakan ketidakadilan yang tidak bisa diterima.”
Al-Sisi mengatakan hal itu dalam konferensi pers bersama Presiden Kenya William Ruto, di Kairo pada Rabu, 29 Januari 2025 kemarin. Saat itu Al-Sisi kembali menekankan sikap Mesir atas perjuangan Palestina.
“Prinsip historis posisi Mesir terhadap Palestina tidak bisa ditawar,” kata Presiden Mesir itu, sambil menegaskan komitmen negaranya terhadap solusi 2 negara.
“Keamanan nasional Mesir tidak bisa dikompromikan. Kami bertekad untuk bekerja sama dengan Presiden (Donald) Trump guna mencapai penyelesaian damai berdasarkan solusi 2 negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Trump menyerukan agar Gaza “dibersihkan” dan warga Palestina dipindahkan ke Mesir dan Yordania, dengan menyebut wilayah Gaza sebagai “lokasi penghancuran” akibat perang genosida Israel.
Namun, Pemerintah Mesir dan Yordania dengan tegas menolak setiap upaya pemindahan atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka ke wilayah kedua Negara itu.
Usulan Trump muncul setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari lalu, dan untuk sementara menghentikan serbuan Israel. Serbuan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang.
Sementara itu, soal hubungan Mesir dengan Kenya, Al-Sisi mengatakan bahwa kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan hubungan ke tingkat kemitraan strategis.
“Langkah ini akan membuka peluang kerja sama lebih luas di berbagai bidang, terutama pertahanan, keamanan, pemberantasan terorisme, pengelolaan air, budaya, pendidikan, serta pembangunan kapasitas,” ujarnya.
Kedua pemimpin negara itu juga membahas konflik di Sudan, bertukar pandangan mengenai solusi potensial, dan menekankan pentingnya upaya berkelanjutan antara Mesir dan Kenya untuk menyelesaikan krisis itu.
Menurut data PBB dan otoritas setempat, pertempuran antara militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023 telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan membuat 14 juta lainnya mengungsi.
Sementara itu, menurut kajian sejumlah universitas di Amerika Serikat, jumlah korban jiwa dalam konflik di Sudan diperkirakan sudah mencapai sekitar 130.000 orang.
Sementara itu, Ruto menggambarkan Mesir sebagai mitra strategis utama. “Mesir adalah mitra yang dapat diandalkan, dan kami memiliki visi bersama untuk pembangunan berkelanjutan,” kata Ruto.
Ruto juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya regional untuk memperkuat keamanan serta memuji kepemimpinan Mesir dalam hal ini. Sebelum konferensi pers, kedua pemimpin mengadakan pembicaraan yang dilanjutkan dengan diskusi lebih luas yang melibatkan delegasi masing-masing negara.
Mereka juga menandatangani deklarasi bersama untuk meningkatkan hubungan Mesir-Kenya menjadi kemitraan strategis serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara kedua negara, menurut pernyataan dari kepresidenan Mesir.
Baca dong: solusi-dua-negara-satu-satunya-jalan-menjamin-hak-palestina/



