Menteri ESDM Mengkaji Permintaan Pemutihan Utang BBM TNI AL
Senipah – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sedang mengkaji permintaan pemutihan TNI AL untuk tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai Rp3,2 triliun ke Pertamina.
“Kami lagi mengkaji dari Dirjen Migas (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dengan dari Inspektur Jenderal,” kata Bahlil saat kunjungan kerjanya di Senipah, Kalimantan Timur, Rabu (30 April 2025).
Bahlil belum memastikan apakah Kementerian ESDM akan menyetujui permintaan TNI AL untuk melakukan pemutihan, sebab perlu dikaji lebih jauh.
Hal itu diungkapkan Bahlil untuk menanggapi permintaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina. KSAL meminta agar tunggakan itu diputihkan.
“Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” ucap dia saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).
Menurut KSAL, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL. Penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri. Karena itu, dia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi.
KSAL juga mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pun mengatakan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI akan disentralisasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Urusan penggunaan BBM itu, mengurut Sjafrie, nanti akan menggunakan sistem digital untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dengan sistem digital, kata Sjafri, penggunaan bahan bakar yang dibiayai oleh negara oleh TNI akan diketahui.
