Mendadak Impor Gula 200.000 Ton. Apa Yang Terjadi?

Mendadak Impor Gula 200.000 Ton. Apa Yang Terjadi?

Jakarta – Secara mendadak, pemerintah memutuskan untuk tetap mengimpor gula tahun ini. Alasannya, seperti biasa, demi menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP). Apalagi, tak sampai sebulan lagi Ramadan tiba, dan kemudian disusul dengan Lebaran 2025 sebulan kemudian.

Keputusan pemerintah yang mendadak mengimpor gula di tahun 2025 ini adalah hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025). Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Menurut Arief, keputusan pemerintah yang mendadak mengimpor gula itu bukan karena Indonesia kekurangan produksi gula. Arief mengatakan bahwa kuota impor yang dibuka adalah untuk jenis gula mentah (raw sugar), bukan dalam bentuk gula konsumsi (gula kristal putih).

“Importasi yang dilakukan ini hanya untuk CPP. Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” kata Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Arief mengatakan bahwa ia membicara soal peningkatan CPP. Sebab, menurut dia, CPP gula ini perlu. “Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Kontribusi inflasinya 1,4 persen, sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai pekan pertama Februari 2025, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula konsumsi. Pada minggu ketiga Januari terdapat 118 kabupaten/kota. Jumlahnya semakin bertambah menjadi 153 kabupaten/kota pada minggu kelima Januari 2025.

Menurut Arief, impor 200 ribu ton raw sugar itu di bawah kebutuhan konsumsi sebulan. Bapanas sedang mencoba menyesuaikan karena Indonesia juga harus tahu harga gula dunia dan currency rate. Itu menjadi pertimbangan.

“Tetapi yang jelas pemerintah harus punya cadangan pangan dan itu harus dikuasai oleh BUMN,” kata dia.

Untuk penugasannya Bapanas akan berkirim surat kepada Menteri BUMN dan akan mendiskusikannya. Sementara surat untuk Rakortas hari ini (12/2/2025) berasal dari Kementerian Pertanian.

“Kita coba proses, ini tidak instan juga. Tapi yang jelas hari ini stok gula kita cukup. Lalu berapa stok yang dikuasai pemerintah itu menjadi penting, supaya pemerintah bisa leluasa intervensi,” ujar Arief.

Dalam perkiraan Arief, produksi GKP nasional akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran 166 ribu ton. Lalu pada Juni di kisaran 392 ribu ton dan pada Juli di 555 ribu ton.

“Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus sebanyak 621 ribu ton. Dari itu, total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton,” ujarnya.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi gula bulanan pada bulan Maret 2025 diprediksi meningkat karena berbarengan dengan momentum bulan Ramadan. Proyeksi kebutuhan konsumsi akan meningkat 13,39% atau menjadi 251,8 ribu ton dibandingkan dengan bulan Februari yang 222 ribu ton.

Sementara itu, stok CPP dalam bentuk gula pasir per 12 Februari total sebanyak 34 ribu ton. Stok ini dikelola ID FOOD sejumlah 22 ribu ton dan Perum Bulog sebanyak 12 ribu ton. Jika dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan konsumsi bulanan yang mencapai sekitar 235 ribu ton per bulan, maka stok CPP gula berada di kisaran ketercukupan 14,47%.

Arief yakin, meski mendadak, impor gula mentah ini tidak akan mengganggu harga tebu petani dalam negeri. Menurut dia, yang harus dijamin adalah harga di tingkat petani, karena petani akan mulai panen di April, Mei, Juni.

“Selain itu raw sugar murah biayanya pada saat gilingnya bersamaan dengan panen. Itu pertimbangannya,” ujarnya.

Menurut Arief, impor 200 ribu ton gula mentah itu akan datang tahun ini secara bertahap. Pengadaan raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) dari luar Indonesia ini diambil dengan jaminan tidak akan berdampak ke petani, terutama saat panen.

“Jaminannya, jangan sampai petani harganya jatuh,” ujarnya.

Padahal, akhir tahun lalu (30/12/2024) Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tak akan ada impor beras, jagung, gula, hingga garam di tahun 2025. Hal ini menurut dia, hari itu sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait pangan, di Istana Negara.

“Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? Tahun depan, tidak impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulkifli Hasan, ketika memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas itu.

Share Here: