Menaker Menolak Buka Data PHK
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menolak buka data terbaru soal angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Padahal angka PHK itu setiap bulan dicatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui laporan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, kata dia, publikasi data PHK bisa memicu sikap pesimistis di tengah masyarakat.
Menurut Yassierli, Kemenaker harus menyampaikan informasi yang bisa membangun harapan. “Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini,” kata Yassierli di Gedung DPR/MPR, Selasa (8/7/2025).
“Makanya kami juga, ya, kita nggak, oke ya, tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK, nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami, ya?” ujarnya melanjutkan komentarnya.
Yassierli memastikan bahwa data yang dimiliki Kemenaker valid karena bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan sudah melewati proses verifikasi. Namun saat ditanya soal jumlahnya, ia tetap enggan menyebut angka.
“Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid. BPJS Ketenagakerjaan, karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penebalan manfaat untuk JKP,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini Kemenaker fokus pada sejumlah program perlindungan bagi pekerja. Dua di antaranya yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencakup bantuan tunai dan pelatihan. Ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang memenuhi syarat.
“Menurut saya itu yang harus kita viralkan,” ucapnya.
Baca dong: Korban PHK Jadi Pekerja Ekonomi Informal Tanda Pasar Kerja Formal Bermasalah
