Loh, 243 SHGB Pagar Laut Terbit Di Era Menteri AHY?
Jakarta – Ternyata 243 dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah pagar laut Tangerang terbit saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kuasa hukum Agung Sedayu Grup, Muannas Alaidid, mengatakan hal itu pada Kamis, 23 Januari 2025 lalu. Saat itu ia memperlihatkan bahwa sebanyak 243 SHGB itu diterbitkan pada saat AHY masih menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
“Semua SHGB itu berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang,” ujarnya.
Awalnya, Muannas mengakui bahwa PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa adalah anak perusahaan Agung Sedayu Grup. Sementara, kata dia, penerbitan SHGB milik dua anak perusahaan Agung Sedayu Grup itu, sudah sesuai proses dan prosedur. Ia bahkan mengaku kliennya telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Menurut Muannas, kedua anak perusahaan Agung Sedayu Grup itu telah membeli lahan yang kini dipasang pagar laut itu dari rakyat dengan status sertifikat hak milik/SHM.
“Sudah dibalik nama resmi, bayar pajak dan ada SK surat izin lokasi/PKKPR,” kata pengacara itu.
Luas lahan milik dua anak perusahaan Agung Sedayu Grup yang diurus menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektare. Dalam dokumen itu tercantum tanggal penerbitan SHGB. SHGB paling awal terbit pada 14 Maret 2024, sedangkan SHBG paling akhir keluar pada 11 September 2024.
Padahal, Ketua Umum Partai Demokrat itu, menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024. Masa tugas AHY sebagai Menteri ATR/BPN selesai seiring berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tanggal 20 Oktober 2024.
Bantahan AHY
Namun, AHY yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu sudah lebih dahulu membantah keterlibatannya dalam kisruh pagar laut ini. Ia mengaku tidak tahu-menahu tentang penerbitan SHGB di kawasan perairan laut Tangerang yang kini dipasang pagar bambu itu.
“Saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya, untuk yang HGB itu, kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar. Saya masuk (ke kabinet Presiden Jokowi), kan, 2024,” kata putra sulung Bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu saat dicegat wartawan di Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, pun buru-buru menepis tudingan bahwa penerbitan 243 SHGB pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang itu di masa AHY. “Jangan ada yang mengaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami, Mas @AgusYudhoyono,” kata Jansen lewat unggahannya di X, Senin (20/1/2025).
Penjelasan Nusron
Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, total jumlah SHGB di kawasan pagar laut itu, mencapai 263 bidang, dan atas nama beberapa perusahaan. Perusahaan pertama, PT Intan Agung Makmur memiliki SHGB untuk 234 bidang. Perusahaan kedua, PT Cahaya Inti Sentosa memiliki SHGB untuk 20 bidang.
Lalu, ada pula SHGB atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. “Ada juga SHM 17 bidang atas nama pribadi,” kata Nusron di kantornya, Senin, 20 Januari 2025.
Karena silang pendapat itu, asal-usul SHGB dan SHM pagar laut di perairan Tangerang, Banten, masih misterius. Pemerintah masih belum mengungkapkan proses penerbitan SHGB dan SHGU yang kini dimiiki perusahaan dan perorangan di atas perairan laut itu.
Baca dong: ahy-mengaku-tidak-tahu-soal-hgb-pagar-laut/
