Kemenkeu Tarik Utang Lebih Awal
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan surat utang sebelum tahun anggaran berjalan, atau prefunding, sebesar Rp85,9 triliun. Prefunding indi dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.
“Kami mengantisipasi tantangan global yang masih besar, dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan biaya atau cost of fund yang wajar dan risiko yang terkelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2024).
Menurut Suminto, prefunding itu akan mengurangi penerbitan surat utang pada tahun anggaran 2025.
Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat untuk melakukan penukaran utang atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 Triliun, sehingga mengurangi penerbitan di pasar perdana.
Pada APBN 2025, Pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 Triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp775,9 triliun melalui pembiayaan utang dan Rp159,7 Triliun melalui pembiayaan non-utang.
Untuk pembiayaan utang, sebesar Rp642,5 Triliun berasal dari penerbitan SBN. Sementara Rp133,3 lainnya berasal dari pinjaman.
“Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.
Selain menerbitkan surat utang, Pemerintah juga masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 sebesar Rp45,4 Triliun yang dapat digunakan sebagai penopang pembiayaan.
Ada juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2024 yang juga dapat digunakan sebagai bantalan tambahan bagi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.
Adapun APBN 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp507,8 Triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. Persentase itu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2024.
Pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sementara sebesar Rp2.842,5 Triliun. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp3.350,3 Triliun.
Keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp19,4 Triliun. Realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp553,2 Triliun, dengan SILPA Rp45,4 Triliun.
