Kapal Patroli Hibah Dari Jepang Selesai Tahun Depan
Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memperkirakan kapal patroli hibah dari Jepang akan selesai tahun depan.
“Hibah kapal Jepang sudah disetujui DPR, dan nantinya memakan waktu kurang lebih satu sampai satu setengah tahun untuk pembangunannya,” kata Ali di Sekolah Staf Komando dan Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu, (5/2/2025).
Proses itu harus dilalui karena kapal itu akan diberikan dalam kondisi baru. Setelah selesai dibangun, TNI AL akan melengkapi dua kapal patroli itu dengan persenjataan yang diproduksi dari dalam negeri.
Dengan kehadiran kedua kapal itu, Ali yakin, kekuatan maritim Indonesia akan semakin meningkat. “Setelah dilengkapi senjata, kapal itu akan ditugaskan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjaga kawasan maritim ibu kota baru,” ujarnya.
Selasa kemarin, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui permohonan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menerima hibah dua kapal patroli dari Jepang.
“Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah kapal patroli dari Official Security Assistance (OSA) Jepang sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI Nomor B/2573/M/XII-2024 tanggal 27 Desember 2024,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pada Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di Senayan, Jakarta.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah urgensi untuk menerima kapal dari Jepang itu. Pertama, kapal itu penting untuk menjaga delapan choke point atau titik sempit di wilayah Indonesia.
“Ini penting sekali untuk diketahui karena sebagaimana suatu rumah kalau pintu-pintunya tidak dijaga bisa kemasukan maling,” ujar Menhan.
Kedua, alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut sesuai dengan kebutuhan Indonesia karena kapal itu memiliki panjang 18 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan mencapai 40 knot, serta berkapasitas sebanyak dua awak kapal dan 14 penumpang.
“Sebetulnya ini menjadi spesifikasi yang kami dengan senang hati menerima hibah dari Pemerintah Jepang,” tuturnya.
Menhan mengatakan ada empat aspek penting dalam penerimaan dua kapal patroli itu, yakni strategis, politis, teknis, dan efisiensi. Sementara menurut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dua kapal itu memenuhi kebutuhan patroli yang lebih efektif dan efisien di wilayah pesisir, perairan teritorial, ataupun perairan wilayah Indonesia.
Kata Panglima, alutsista itu dapat memperkuat pengawasan dan pengendalian keamanan laut Indonesia. Dari aspek ekonomi, kehadiran kapal ini dapat menghemat biaya pengadaan, efisiensi biaya operasional, dan optimasi alokasi anggaran.
Dari aspek politis, kehadiran kapal ini berdampak terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang dan meningkatkan stabilitas politik dalam negeri.
“Aspek geografis, memberikan efek pengganda dalam mengamankan wilayah pesisir Indonesia sekaligus memantau lalu lintas maritim, serta keberadaan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia),” kata Agus.
