Jokowi – PDIP Sahut-sahutan Soal Retret
Solo – Presiden Ke-7 Joko Widodo turut mengomentari surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri yang melarang kadernya ikut retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret kepala daerah se-Indonesia digelar 21-28 Februari 2025. Jokowi tidak sepakat dengan Megawati sebab retret itu urusan pemerintah.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/02/2025).
Bekas kader PDIP itu mengatakan mestinya kepala daerah yang sudah resmi dilantik hadir di retret, karena kepala daerah dipilih rakyat dan retret juga bagian untuk kepentingan masyarakat.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan untuk yang lain (melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” katanya.
Pernyataan Jokowi tersebut direspon oleh Ketua DPP PDI-P Said Abdullah. Menurut Said, instruksi yang diberikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar PDI Perjuangan.
“Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” ujar Said kepada wartawan di depan kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2025).
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat memerintahkan kepala daerah yang merupakan kader banteng untuk tidak menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025. Bagi kader yang sudah terlanjur menuju Megelang diminta tidak melanjutkan perjalanannya. Larangan Megawati itu sebagai imbas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK terkait Harun Masiku.
Baca dong: hasto-minta-kpk-periksa-keluarga-jokowi-begini-kata-jokowi/
