Di Tengah Utang Whoosh, Jokowi Ungkit Keuntungan Sosial
Jakarta – Lagi-lagi ini bukti bahwa proyek pembangunan megah yang digadang-gadang bakal sukses, malah berujung jadi beban negara. Giliran proyek kereta cepat whoosh yang dibangun presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini tengah mewariskan utang proyek yang besar. Di tengah utang whoosh yang membengkak, Jokowi sendiri mengungkit kereta cepat whoosh punya keuntungan sosial, apa itu?
Menurut Jokowi, pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi. Jokowi menjelaskan alasan pembangunan moda transportasi umum, termasuk kereta cepat Whoosh, menimbulkan kerugian akibat kemacetan parah di Jabodetabek hingga Bandung.
“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi, Senin (27/10).
Jokowi menyebut solusi kemacetan diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian.
“dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL. Ada juga kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” jelas Jokowi.
“Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” Jokowi beralasan.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, tapi juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.
“transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” katanya.
“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. kayak MRT,” lanjutnya.
Polemik utang whoosh masuk babak baru. Giliran KPK yang mengungkapkan, sejak awal tahun 2025 tengah melakukan penyelidikan. Akankah pengusutan kasus ini juga turut menyeret nama Jokowi?
“kami tidak mengekspos atau memublikasikan pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam proses ini,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (27/10).
Baca:KPK Usut Proyek Kereta Cepat Whoosh, Siapa Terseret?
