Bupati Yahukimo Klarifikasi Guru Korban Penyerangan OPM, Bantah Anggota TNI-Polri
Jakarta – Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, mengklarifikasi jumlah guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban penyerangan di Puskesmas dan Sekolah YPK Anggruk pada Jumat, 21 Maret lalu. Bupati Yahuli juga membantah tudingan guru dan nakes tersebut merupakan anggota TNI-Polri.
Dalam keterangannya di Dekai, Bupati Yahukimo mengapresiasi kerja tim gabungan untuk mengevakuasi korban guru dan nakes dari lokasi tempat penyerangan dan pembakaran di distrik Anggruk.
“Pada Sabtu, 22 Maret, cuaca tidak memungkinkan untuk mengevakuasi korban. Namun, hari ini, Minggu, 23 Maret, puji Tuhan cuaca cerah, sehingga kami mengerahkan seluruh kekuatan, termasuk tiga helikopter TNI dan lima pesawat sipil, untuk mengevakuasi korban dari Anggruk ke Jayapura. Wakil Bupati juga langsung turun ke lokasi,” ujar Bupati Yahuli.
Bupati Yahuli mengonfirmasi data terbaru bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, tiga luka berat, empat luka ringan, dan tiga orang lainnya selamat. Ia menegaskan bahwa informasi yang sebelumnya beredar, menyebutkan enam hingga tujuh korban meninggal, tidak benar setelah dilakukan verifikasi di lokasi.
Bupati Yahuli menyebutkan bahwa peristiwa ini merupakan kejadian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak. Selama 64 tahun sejak Injil masuk ke daerah tersebut, kejadian serupa tidak pernah terjadi.
“Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini,” tegasnya.
Menanggapi isu yang beredar terkait status guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Anggruk, Bupati Yahuli menegaskan bahwa mereka bukan tenaga baru. Mereka telah direkrut sejak 2021 melalui proses terbuka.
“Kami selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa persyaratan rekrutmen adalah wajib beragama Kristen, percaya pada Yesus sebagai Tuhan, telah dibaptis, dan bersedia menjadi guru misionaris. Proses verifikasi berlangsung selama 30 hari di Jayapura, memastikan latar belakang pendidikan S1 atau S2 di bidang pendidikan atau disiplin lain yang ingin mengajar,” jelasnya.
Terkait tudingan bahwa guru dan nakes tersebut berasal dari TNI/Polri, Bupati Yahuli dengan tegas membantah.
“Itu 100% tidak benar. Proses rekrutmen kami terbuka dan diketahui publik. Setelah rekrutmen, para pendeta mendoakan dan mereka menandatangani perjanjian kerja sama. Jika ada yang mengatakan mereka anggota TNI/Polri dan memiliki bukti, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau benar, saya siap mundur dari jabatan Bupati,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki etika dan moral dalam memimpin serta tidak akan menyelundupkan hal-hal seperti yang dituduhkan.
Baca dong:Satgas Habema Evakuasi Guru Korban Penyerangan OPM
