Beda Jauh Anggaran Pembangunan IKN Di Era Prabowo
Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jor-joran dilakukan pemerintah era presiden joko widodo. Di era presiden prabowo subianto, pembangunan IKN nyatanya tidak menjadi prioritas. Faktanya bahkan biaya pembangunan IKN tidak disebut sama sekali dalam pidato rancangan APBN tahun depan dan Nota Keuangan Pemerintah yang dibacakan presiden prabowo di depan DPR. Presiden lebih memilih membacakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran pembangunan IKN menjadi tanda tanya. Hal ini lantaran biaya IKN tidak masuk dalam pidato rancangan APBN 2026. Padahal yang sudah-sudah, pidato rancangan yang biasa dibaca presiden itu mencakup program apa saja yang menjadi agenda prioritas pemerintahan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kebingungan menanggapi pertanyaan pos anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan. Dalam jumpa pers RAPBN 2026, Sri Mulyani mengaku timnya belum menyiapkan data terperinci soal anggaran pembangunan IKN.
“Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Kami tidak.. ada nggak ya? Saya tidak diberikan feeding. Ehm belum ada. Nanti saya tanya ke tim saya soal IKN,” ujar Sri Mulyani pada Jumat (15/8) pekan lalu.
Sri Mulyani hanya mengatakan pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 6,3 triliun untuk pembangunan IKN tahun 2026.
Memang jika dilihat dari dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Sesuai dengan yang disebutkan menkeu.
Dalam rinciannya, anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Pada nota keuangan itu juga tidak tampak anggaran IKN secara rinci untuk IKN pada kementerian atau lembaga lainnya. Padahal pos anggaran IKN sebelumnya muncul pada pos anggaran kementerian di era presiden jokowi, sebagai contoh di Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahun 2026 pun di institusi tersebut pun tidak nampak.
Presiden Prabowo sejauh ini sudah memberikan target agar IKN bisa memenuhi sarana prasarana untuk menjadi ibu kota politik, kelengkapan yang dimaksud meliputi sarana prasarana untuk dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah. Semua harus bisa dilaksanakan pada tahun 2028 mendatang.
Baca dong:Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2025
