Amerika Serikat Tuding Bapanas dan Bulog Monopoli Impor Beras
Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuding Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog melakukan praktik monopoli dalam pengaturan impor beras. Tuduhan itu dimuat dalam laporan tahunan bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Di dalam laporan itu, USTR menyoroti kewenangan eksklusif Perum Bulog dalam mengimpor komoditas pangan penting seperti beras, jagung pakan, dan kedelai. Hal ini dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, khususnya dari Amerika Serikat.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa kebijakan impor pangan, termasuk beras, yang saat ini berjalan di Indonesia bertujuan utama untuk melindungi rakyat dan menjamin ketersediaan pangan, bukan untuk memonopoli.
“Pak Presiden Prabowo menyampaikan sangat tegas, bahwa kita harus punya cadangan pangan, kan, di Bulog. Jadi terbukti negara-negara tetangga kita, dalam kondisi harga beras tinggi, Indonesia hari ini punya stok 3,1 juta ton, kemudian petaninya dibeli harga gabahnya dengan harga Rp6.500 per kg. Saya rasa kita sudah di jalan yang benar,” kata Arief, Selasa (29/4/2025).
Saat ditanya tentang sikap resmi pemerintah Indonesia atas tuduhan USTR bahwa Bulog dan Bapanas monopoli impor beras, Arief mengatakan bahwa posisi Indonesia jelas, sebagai negara berdaulat yang punya hak untuk melindungi rakyatnya, termasuk petani dan peternak.
“Kalau Pak Presiden kan jelas, melindungi rakyat Indonesia, undang-undang pangan juga demikian. Kita kan negara berdaulat. Negara berdaulat itu, seperti yang kita lakukan hari ini, maunya terus kita impor semua, terus petani kita mati, atau gimana? Kan enggak begitu,” tegasnya.
Arief pun mengatakan bahwa semangat ketahanan pangan nasional berakar pada prinsip kemandirian, bukan ketergantungan pada impor, termasuk impor beras. Pemerintah, kata dia, ingin agar produksi dalam negeri terus tumbuh dan petani bisa sejahtera.
“Presiden kita ingin petani, peternak, semuanya sejahtera. Produksi bisa di dalam negeri. Semangat ketahanan pangan berdasarkan kemandirian pangan. Jadi itu yang harus kita sampaikan,” ucap dia.
Fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi dan cadangan stok dalam negeri. Arief mengatakan, hingga Mei 2025, Indonesia diprediksi akan mencatat surplus produksi sebesar 1,68 juta ton. Kondisi itu, kata Arief, harus dijaga agar kebutuhan nasional yang rata-rata 2,5-2,6 juta ton per bulan tetap bisa dipenuhi.
“Nah ini harus dipertahankan, karena kalau sekarang tidak bisa mempertahankan menanam 1 juta hektare, maka panennya akan di bawah kebutuhan nasional,” ujarnya
Persoalan irigasi menjadi kunci stabilitas produksi pangan di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk membangun sistem irigasi seluas 2 juta hektare akan sangat krusial.
“Jadi grafiknya itu Maret, April naik, kemudian langsung terjun ke bawah. Itu kenapa begitu? Karena kita sawahnya tadah hujan. Apabila nanti embungnya, kemudian waduknya, saluran irigasi premier, sekunder, tersier itu baik, maka kita bisa punya produksi yang lebih datar, tidak naik turun,” kata Arief.
Arief kemudian menjelaskan bahwa tidak adanya bantuan pangan selama Maret dan April 2025 dilakukan demi menyiapkan cadangan stok untuk paruh kedua tahun ini, ketika produksi biasanya menurun akibat keterbatasan irigasi.
“Kenapa bulan Maret dan April ini tidak ada bantuan pangan? Karena kita berusaha menyiapkan stok ya, untuk pada saat nanti, tengah tahun, akhir tahun yang biasanya produksinya turun,” ujarnya.
