5.000 Kepala SPPG Mulai Bekerja Di Pertengahan 2025
Jakarta – Pemerintah menargetkan untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada pertengahan tahun 2025.
“Mereka akan memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG),” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Jakarta, Senin sore (6/1/2025).
Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 1.000 orang kepala SPPG, Mereka itu seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).
“Kepala SPPG yang sudah selesai, mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana,” kata Hasan Nasbi.
Kepala SPPG yang mengelola dapur makan bergizi gratis ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam mengelola dapur, kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.
Pertengahan tahun nanti, BGN berencana untuk menyiapkan 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis. “Sepanjang tahun 2025 target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Nanti kepala dapurnya wajib SPPG. Jadi, SPPG yang dibutuhkan juga 5.000,” kata Hasan.
Makan bergizi gratis adalah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program MBG resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.
Pada hari pertama pelaksanaan program MBG ini baru ada sekitar 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo.
Provinsi lainnya adalah di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
