1.2 Juta Buruh Indonesia Bakal Kena PHK Imbas Kebijakan Trump
Jakarta – Perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia diprediksi akan melahirkan 1.2 juta buruh terkena kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Prediksi disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda dengan mengutip data International Monetary Fund (IMF) yang menyebut bahwa setiap 1 persen tarif yang dikenakan Trump bakal mengurangi impor AS sekitar 0,8 persen.
Imbasnya, harga barang di AS akan meroket sementara permintaan impor anjlok. Hasilnya 1.2 juta buruh menjadi korban PHK di Indonesia sebagai imbas tarif Trump.
“Untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sekitar 191 ribu tenaga kerja berpotensi terkena PHK,” kata Nailul Huda dalam Diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Pomelotel, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).
Selain 1.2 juta buruh akan terkena PHK, beberapa industri lain, seperti kimia dasar yang akan menjadi salah satu barang yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat, termasuk minyak hewani dan nabati dari palm oil.
“Itu kita hitung ternyata yang dari sisi crude palm oil (CPO) akan kehilangan sekitar 28 ribu tenaga kerja,” ujarnya.
Huda menekankan bahwa dampak ini tidak bisa terelakkan jika Indonesia tak mengganti pasar ekspornya dari Amerika Serikat. Sebab, pada akhirnya permintaan dari pasar Amerika bakal terus merosot. Ia mengatakan bahwa pabrik-pabrik di tanah air mau tak mau harus menyesuaikan produksinya dengan melakukan rasionalisasi. Jumlahnya bakal disesuaikan dengan permintaan internasional dan domestik.
Karena pasar internasional turun, maka secara otomatis produksi yang akan dibuat perusahaan dalam negeri juga akan turun. Ketika produksi perusahaan turun, otomatis akan mempengaruhi tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang itu.
“Artinya, buat apa kita produksi banyak barang yang selama ini diimpor ke AS, tapi permintaan di Amerika turun?” ujar Huda.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif mengaku telah menyiapkan strategi untuk meredam dampak serangan dagang itu. Salah satunya dengan mengimpor kapas atau katun lebih banyak dari Amerika Serikat. Menurut dia, langkah ini bukan serta-merta diartikan menambah impor dari AS. Namun, pengusaha mengalihkan kebutuhan sumber kapas dari yang sebelumnya dipenuhi dari negara selain Amerika.
Menurut Ian, Industri tekstil Indonesia sudah menawarkan diri untuk membeli katun lebih banyak dari Amerika Serikat, sehingga Indonesia bisa dapatkan tarif lebih rendah jika memakai kapas atau katun dari Amerika Serikat.
“Itu yang ditawarkan industri tekstil dan asosiasi tekstil ke Amerika Serikat sebagai satu offering,” ujarnya.
Amerika Serikat memiliki aturan semacam tingkat komponen dalam negeri (TKDN), termasuk dalam urusan katun atau kapas di pakaian. Bahkan, Amerika Serikat bisa mendeteksi langsung bahan itu, apakah benar-benar dari negaranya atau bukan. Jadi, setidaknya Indonesia harus memenuhi 20-50 persen bahan kapas atau katun Amerika Serikat dari pakaian yang diekspor ke negeri Paman Sam itu. Dengan begitu, ekspor TPT bakal mendapat pengurangan tarif.
Pada 20 April 2025 ini industri dan asosiasi tekstik di Indonesia akan bertemu dengan beberapa cotton grower. Mereka mengundang dan mempertemukan langsung dengan buyer, agar bisa langsung membuat keputusan di tempat. Indonesia pun akan membuat agreement baru dengan USA under Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
“Amerika itu enggak produksi tekstil, nggak produksi baju, (dan) kain, tapi produksi katun sangat besar. Mereka akan mengizinkan produk-produk (TPT) yang memakai katun Amerika itu masuk dengan tarif yang lebih rendah,” ujar Ian.
Impor kapas dari Amerika Serikat diperkirakan akan naik drastis, dari 17 persen menjadi 50 persen. Menurut Ian, jumlahnya sekitar US$400 juta.
“Tidak cukup besar untuk membuat neraca dagang Indonesia-AS impas,” ujarnya.
Presiden Amerika Serikat tengah mengobarkan perang dagang ke sejumlah negara. Salah satu yang terkena serangan adalah Indonesia. Indonesia dihajar dengan tarif impor 32 persen. Indonesia memutuskan untuk tidak membalas serangan itu, tapi memilih bernegosiasi dengan pemerintah AS, meski 1,2 juta buruh terancam PHK. Keputusan itu disambut AS dengan menunda pemberlakuan tarif 32 persen tersebut.
