Luhut. https://www.reporter-channel.com
reporter-channel – Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya Luhut Binsar Pandjaitan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Syaratnya, didukung para anggota partai berlambang pohon beringin itu. “Kalau didukung, mau,” kata Luhut usai Penandatanganan MoU Program HEAL di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali, di Denpasar, Selasa, 25 Juli 2023.
Meskipun menyatakan siap menjadi Ketum Umum Partai Golkar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengaku tak punya kepentingan yang terlalu besar untuk menduduki jabatan itu. Ia pun mengaku tidak tahu menahu tentang siapa saja yang berminat untuk menggantikan Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Airlangga Hartarto.
Belakangan ini muncul kabar bahwa Airlangga Hartarto hendak digeser oleh para kadernya sendiri. Penyebabnya, karena Airlangga dianggap tidak bisa dijual sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Kemarin Menko Perekonomian itu bahkan telah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi ekspor crude palm oil (CPO), sehingga dianggap posisinya rawan.
Selain Luhut, nama lain yang diisukan bakal menggantikan Airlangga Hartarto adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Namun, Luhut mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu berambisi. Luhut pun mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Airlangga. Dia hanya akan menunggu keputusan partai.
Belakangan, Luhut mengaku kerap didatangi para senior Partai Golkar. Namun, ia enggan menjawab isi pertemuan-pertemuan itu. “Airlangga itu teman baik saya, tidak ada masalah. Soal itu tadi (menjadi Ketum Partai Golkar) biarkan saja mekanisme mereka jalan, saya nunggu saja, tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ,” ujarnya.
Ketika disinggung tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia, yaitu 9,2 persen, Luhut tak ingin menyalahkan siapa pun, termasuk Airlangga Hartarto. Menurut dia, kondisi ini awharusnya diisi dengan upaya perbaikan di tubuh Partai Golkar. Elite partai pun memegang kendali dalam hal ini. (HW)
