reporter-channel – Presiden Jokowi membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di kantor pusat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023). Presiden minta BPKP dapat mengarahkan belanja kementerian lembaga, agar menjadi Konkret, Produktif, Tepat Sasaran dan Bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut orang nomer 1 di Indonesia, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kementerian dan Lembaga belum optimal. Banyak anggaran yang tersalurkan hanya untuk Belanja Pegawai, Perjalanan Dinas dan Hal Absurd yang tak efektif, apalagi tepat sasaran. Oleh karena itu, Jokowi sering melakukan inspeksi kelapangan sebagai upaya pengawasan belanja anggaran yang diharapkan bisa produktif.
Agar optimal dan tepat sasaran, Jokowi memberi perintah ke BPKP untuk mengarahkan belanja kementerian lembaga dan pemerintah daerah, agar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tadi kan saya sampaikan memang orientasinya memang sudah diubah. Dari orientasi prosedur ke orientasi hasil. Dilihat hasil akhirnya konkret apa ngga. Yang dioptimalkan itu,” ucap Jokowi.
“Juga cara penganggaran baik di kementerian atau lembaga maupun di APBD Provinsi, Kabupaten Kota juga sama. Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 % untuk Perjalanan Dinas, untuk Rapat Rapat, jadi konkretnya tidak muncul. Itu yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang disampaikan kepala BPKP tidak optimal, itu di situ,” tegas Jokowi.
